DP 0% KPR Lanjut ke 2027: Yang Tetap Harus Disiapkan
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 20–21 Oktober 2026 memutuskan: rasio LTV/FTV kredit properti 100% — dasar regulasi yang memungkinkan KPR tanpa uang muka — diperpanjang hingga 31 Desember 2027, dari semula berakhir 31 Desember 2026.
Sebelum Anda membacanya sebagai "KPR tanpa DP diperpanjang", ada yang perlu diluruskan: "boleh DP 0%" adalah izin untuk bank, bukan hak pembeli. Cicilannya ikut naik, biaya di luar DP tetap tunai, dan insentif PPN DTP tidak otomatis diperpanjang.
Yang diputuskan BI — dan yang tidak berubah hari ini
Resmi diumumkan BI: LTV/FTV 100% diperpanjang untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2027, mencakup semua jenis properti — rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan — khusus bank yang memenuhi kriteria Non Performing Loan/Financing (NPL/NPF) tertentu. Gubernur BI Destry Damayanti mengumumkannya pada konferensi pers 21 Oktober 2026: "Memperpanjang masa berlaku ketentuan rasio LTV, FTV, kredit pembiayaan properti sebesar 100% untuk semua jenis properti."
Pada RDG yang sama, BI-Rate ditahan di 5,75% dan GWM bank umum konvensional diturunkan bertahap — 9% menjadi 8% mulai 1 November 2026, lalu 7% mulai 1 Desember 2026 (sudah kita bahas terpisah). Menurut Kontan, perpanjangan LTV/FTV ini bertujuan mendorong pertumbuhan kredit sambil menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebagai konteks, KPR dan KPA September 2026 tumbuh 4,3% yoy menurut angka sementara BI (datanya di sini).
Yang sering luput: keputusan ini tidak mengubah apa pun hari ini. Aturan berlaku saat ini — PADG Nomor 30 Tahun 2025, sejak 1 Januari 2026 — sudah mengatur LTV/FTV hingga 100% sampai 31 Desember 2026; yang hilang hanyalah tenggat tersebut. Aturan pelaksana untuk periode 2027 belum kami temukan saat artikel ini ditulis — yang kami pegang baru keputusan RDG dan pengumuman BI.
Kenapa tidak semua orang otomatis dapat DP 0%
LTV 100% adalah plafon regulasi, bukan jaminan persetujuan. Untuk semua jenis properti, batas ini berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF. Bank yang tidak memenuhi kriteria punya batas yang lebih rendah di sebagian besar kategori. Tabel berikut adalah aturan yang berlaku saat ini; rincian untuk bank yang tidak memenuhi kriteria pada 2027 belum terkonfirmasi.
| Jenis properti | Bank memenuhi kriteria | Bank tidak memenuhi (fasilitas pertama) |
|---|---|---|
| Rumah tapak/rusun > 70 m² | 100% | 95% |
| Rumah tapak/rusun > 21–70 m² | 100% | 95% |
| Rumah tapak/rusun ≤ 21 m² | 100% | 100% |
| Ruko/rukan | 100% | 95% |
Ambang NPL-nya tidak perlu Anda hafal, dan angkanya tidak tercantum di dokumen BI yang kami buka. Sebagai catatan sejarah, Kontan pada 2021 memberitakan ambang kurang dari 5% untuk aturan saat itu; itu bukan angka yang berlaku sekarang. Pertanyaan yang lebih berguna ke bank: "Berapa LTV maksimal untuk rumah ini dan untuk profil saya?"
Meski bank boleh memberi LTV 100%, pengajuan tidak otomatis disetujui — bergantung kebijakan bank, penilaian kelayakan kredit, dan kemampuan membayar cicilan. Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menilai kebijakan ini "menambah keleluasaan bagi bank untuk membuat program bagi nasabah yg low risk". Dalam pandangan bankir ini, program tersebut ditujukan bagi nasabah berisiko rendah. Sebaliknya, Rahma Gafmi, ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, mengingatkan risiko naiknya NPL perbankan bila ekonomi riil tidak berkembang. Kesimpulan praktisnya: DP 0% bergantung pada penilaian bank, bukan fasilitas yang bisa Anda klaim.
Catatan: KPR subsidi punya skema sendiri (contoh satu bank, BCA: KPR Sejahtera berbunga tetap 5,00% dengan DP 0% untuk pemohon yang memenuhi syarat MBR dan belum pernah memiliki properti, s.d. 31 Desember 2026). Artikel ini fokus pada KPR komersial.
Hitungan: DP 0% vs 10% vs 20% pada rumah Rp500 juta
Ilustrasi (hitungan redaksi, bukan penawaran bank): rumah Rp500 juta, tenor 20 tahun (240 bulan), anuitas, bunga diasumsikan sama sepanjang tenor. Dua tingkat bunga dari halaman KPR BCA (berlaku s.d. 30 November 2026) — 8,5% (fixed 5 tahun reguler) dan 11% (floating) — dipakai sebagai rentang simulasi. Dalam praktik, bunga fixed hanya berlaku selama masa fixed.
| DP | Pokok KPR | Cicilan @8,5% | Cicilan @11% |
|---|---|---|---|
| 0% | Rp500 juta | ± Rp4,34 jt | ± Rp5,16 jt |
| 10% (Rp50 juta) | Rp450 juta | ± Rp3,91 jt | ± Rp4,64 jt |
| 20% (Rp100 juta) | Rp400 juta | ± Rp3,47 jt | ± Rp4,13 jt |
DP 0% tidak gratis — ia memindahkan Rp50 juta dari depan ke dalam cicilan. Selisihnya terhadap DP 10%: ± Rp434 ribu/bulan pada 8,5% (± Rp104 juta sepanjang tenor) dan ± Rp516 ribu/bulan pada 11% (± Rp124 juta). Menghemat Rp50 juta di muka berarti membayar Rp104–124 juta lebih banyak selama tenor — hitungan nominal yang belum memperhitungkan nilai waktu uang: Rp50 juta yang tetap di tangan Anda juga bernilai sebagai dana darurat (lebih lengkap di artikel DP 10% vs 20%).
Cicilan yang lebih besar juga perlu ditopang kemampuan bayar yang memadai, karena bank tetap menilainya. Uji angka Anda di simulasi KPR; konteks arah bunga ada di analisis BI-Rate Oktober.
Yang tetap dibayar tunai
DP 0% hanya meniadakan uang muka di awal. Biaya berikut tidak ikut terhapus dan perlu disiapkan dalam bentuk tunai.
BPHTB. Tarifnya paling tinggi 5%, ditetapkan per daerah, dengan NPOPTKP paling sedikit Rp80 juta untuk perolehan hak pertama (UU HKPD). Rumus: (nilai perolehan − NPOPTKP) × tarif. Ilustrasi rumah Rp500 juta dengan tarif 5% dan NPOPTKP Rp80 juta: 5% × Rp420 juta = Rp21 juta. Angka aktualnya mengikuti perda dan nilai yang dipakai, jadi cek aturan daerah Anda.
Administrasi dan proses kredit. Biaya ini tidak terhapus oleh DP 0%. Minta rincian tertulis dari bank dan developer.
Selisih appraisal. Bila appraisal di bawah harga jual, plafon bisa tidak menutup seluruh harga dan selisihnya jadi dana tunai Anda (detailnya).
Jangan tertukar: DP 0% lanjut, PPN DTP belum tentu
Dua kebijakan ini mudah dibaca sebagai satu paket, padahal dasar hukum dan tenggatnya berbeda. Yang diperpanjang BI: LTV/FTV 100%, sampai 31 Desember 2027. Yang tidak ikut — setidaknya sampai ada dasar hukumnya — insentif PPN DTP rumah. Dasar hukumnya, PMK 90/2025, hanya mencakup PPN masa pajak 2026: penyerahan dan BAST harus terjadi 1 Januari–31 Desember 2026, harga jual maksimal Rp5 miliar, fasilitasnya menjangkau bagian harga sampai Rp2 miliar, dan tidak berlaku bila uang muka dibayar sebelum 1 Januari 2026.
Memang ada pernyataan Menteri Keuangan (Oktober 2025) bahwa PPN DTP akan diperpanjang sampai 31 Desember 2027 dengan PMK baru — tetapi sampai artikel ini ditulis, kami belum menemukan PMK untuk masa pajak 2027. Sampai ada PMK baru, patokan amannya tetap 31 Desember 2026 (rincian syaratnya di artikel tenggat PPN DTP).
Praktisnya: kalau rencana Anda mengandalkan PPN DTP, jadikan akhir 2026 sebagai patokan. Kalau yang Anda butuhkan hanya DP 0%, tenggat itu tidak lagi relevan; yang perlu dipastikan adalah apakah bank bisa memberi LTV 100% untuk profil Anda.
Checklist sebelum memilih DP 0%
- Tanya plafon LTV, bukan angka iklan — jawabannya bisa 100%, bisa lebih rendah.
- Uji cicilan dengan rentang bunga — bukan hanya fixed promosi, tapi estimasi floating setelahnya.
- Susun anggaran tunai non-DP — BPHTB (± Rp21 juta pada ilustrasi Rp500 juta), biaya administrasi/proses, plus buffer appraisal.
- Minta rincian biaya tertulis — bandingkan antarbank dari situ, bukan bunga tahun pertama.
- Jaga dana darurat — DP 0% boleh mengosongkan uang muka, tidak boleh mengosongkan buffer.
- Baru berburu unitnya — kalau poin di atas aman, telusuri pilihan yang tersedia.
Perpanjangan ini memberi waktu, bukan kepastian — kepastiannya tetap dibangun sendiri: profil kredit sehat, hitungan cicilan jujur, dan dana tunai yang disiapkan.
Sumber
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2823326.aspx
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_302025.aspx
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PADG_302025.pdf
- https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/M2-September-2026.pdf
- https://finance.detik.com/moneter/d-8717489/dp-0-rumah-kendaraan-lanjut-2027
- https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6ad897b48bdff/bi-perpanjang-kpr-100-dan-dp-0-kendaraan-bermotor-sampai-desember-2027
- https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perpanjang-kebijakan-ltv-properti-100-dan-dp-kendaraan-0-hingga-2027
- https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-perpanjang-kebijakan-ltvftv-100-seberapa-kuat-dorong-kpr
- https://www.metrotvnews.com/read/b3JC9Rdx-bi-perpanjang-kebijakan-kpr-dp-0-hingga-akhir-2027
- https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-longgarkan-ketentuan-ltv-ajukan-kpr-bisa-pakai-dp-0-mulai-1-maret-2021
- https://rumahsaya.bca.co.id/info-kpr/Sukubunga-kpr
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/35545/uu-hkpd-revisi-aturan-npoptkp-tanah-danatau-bangunan-ini-rinciannya
- https://pajak.go.id/en/node/119294
- https://www.antaranews.com/berita/5174469/purbaya-perpanjang-ppn-dtp-rumah-100-persen-hingga-31-desember-2027
Artikel ini edukatif dan angkanya ilustrasi — bukan nasihat keuangan. Aturan pelaksana LTV/FTV 2027 belum kami temukan saat artikel ditulis; rujuk naskah resmi BI dan Kemenkeu serta penawaran tertulis bank.