Lewati ke konten
KUR Perumahan: Kredit 6% untuk Rumah Usaha
investasi Oleh Tim Omahe

KUR Perumahan: Kredit 6% untuk Rumah Usaha

Pada 20 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengumumkan capaian Kredit Program Perumahan (KPP) — yang populer disebut KUR Perumahan — per 18 Oktober 2026: Rp27,74 triliun tersalurkan kepada 115.897 debitur. Angka sebesar itu mudah membuat orang mengira ada "KPR murah" yang bisa diambil siapa saja. Kenyataannya justru sebaliknya: ini kredit untuk pelaku usaha, bukan KPR biasa. Artikel ini merangkum hal yang perlu Anda ketahui dulu.

Kabar terbaru: realisasi per 18 Oktober 2026

Data Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati dalam rapat koordinasi evaluasi (dikutip pemberitaan 20 Oktober 2026) menunjukkan realisasi 1 Januari–18 Oktober 2026 sebesar Rp27,74 triliun kepada 115.897 debitur, atau 68,21% dari Rencana Target Pagu (RTP) 2026 sebesar Rp40,67 triliun.

Sisi permintaan — yang relevan bagi Anda selaku calon debitur perorangan — mencapai Rp18,28 triliun kepada 112.014 debitur (80,15% dari targetnya), dengan rincian:

Kebutuhan Nilai Debitur
Renovasi rumah Rp13,55 T 91.824
Pembelian rumah Rp2,82 T 10.574
Pembangunan rumah untuk usaha Rp1,19 T 9.616

Dua pola menarik dari angka di atas (hitungan kami, bukan data resmi): renovasi mendominasi — sekitar 74% nilai dan 82% jumlah debitur sisi permintaan — dan rata-rata kasar penyaluran sekitar Rp163 juta per debitur, jauh di bawah plafon maksimum Rp500 juta.

Sisi penyediaan (pengembang, pedagang bahan bangunan, jasa konstruksi) menyerap Rp9,46 triliun kepada 3.883 debitur. Menyikapi sisa waktu, Menteri menyatakan: "Kita memiliki waktu kurang lebih dua bulan lagi untuk mengamankan dan mempercepat target," serta meminta bank swasta dan BPD mengambil peran lebih besar. Sebagai catatan: plafon program 2026 sempat dinaikkan dari Rp36 triliun menjadi Rp50 triliun pada Juli; laporan Oktober mengukur capaian terhadap RTP Rp40,67 triliun — sumber tidak menjelaskan selisih keduanya. Konteks program besarnya bisa Anda baca di progres 3 Juta Rumah per Oktober 2026.

KUR Perumahan itu apa — dan bukan apa

Dasar hukumnya adalah Permen PKP Nomor 13 Tahun 2025 (ditetapkan 20 Agustus 2025, berlaku sejak diundangkan). Nama resminya Kredit Program Perumahan (KPP): kredit investasi dan/atau modal kerja untuk UMKM — perseorangan maupun badan usaha — guna mendukung program perumahan. "KUR Perumahan" hanyalah sebutan populer yang dipakai pemerintah juga.

Objeknya (Pasal 6): rumah yang dipakai sebagai tempat tinggal, tempat usaha, dan/atau tempat kegiatan yang mendukung usaha. Contohnya: warung di bagian depan rumah, rumah yang sekaligus menjadi dapur produksi catering, atau rumah kos.

Yang penting dipahami:

  • Bukan KPR biasa. Syarat dasarnya adalah punya usaha. Karyawan yang sekadar ingin membeli rumah tinggal tidak masuk jalur ini.
  • Bukan untuk semua orang. Rumahnya harus berfungsi mendukung kegiatan usaha Anda — bukan sekadar aset hunian.
  • Bukan pengganti FLPP. Untuk rumah tinggal masyarakat berpenghasilan rendah, jalurnya tetap KPR FLPP.

Siapa yang bisa mengajukan

Pasal 4 Permen PKP 13/2025 merinci syarat penerima sisi permintaan:

  • Warga Negara Indonesia dengan usaha produktif dan layak;
  • memiliki NPWP dan NIB;
  • usaha berjalan paling singkat 6 bulan;
  • tidak ada informasi negatif (dicek lewat SLIK/LPIP);
  • tidak sedang menerima KUR secara bersamaan;
  • tidak sedang menerima kredit program pemerintah lain secara bersamaan;
  • boleh saja sedang punya kredit komersial — asal kolektibilitasnya lancar.

Agunan pokoknya adalah objek yang dibiayai (rumahnya sendiri); agunan tambahan dapat diberlakukan sesuai ketentuan bank. Data calon penerima tercantum di SIKP (Sistem Informasi Kredit Program).

Plafon, bunga 6%, dan jebakan tenor

Bentuknya kredit investasi dengan plafon di atas Rp10 juta sampai Rp500 juta, dicairkan sekaligus atau bertahap, paling banyak satu kali akad dengan total akumulasi pencairan Rp500 juta. Bunga yang dibayar debitur: 6% efektif per tahun (atau setara flat/anuitas) — selisihnya terhadap bunga bank ditanggung pemerintah sebagai subsidi bunga.

Di sinilah jebakannya: subsidi bunga berlaku paling lama 5 tahun. Jangka waktu kredit boleh lebih panjang sesuai kesepakatan dengan bank, tetapi setelah tahun ke-5 subsidi berhenti — besaran bunga berikutnya mengikuti kesepakatan Anda dengan bank, tanpa subsidi. Restrukturisasi berupa perpanjangan jangka waktu juga dilakukan tanpa subsidi bunga. Catat juga bahwa penjaminan/pertanggungan kredit bersifat wajib, dan imbal jasanya menjadi bagian dari komponen subsidi bunga.

Ilustrasi cicilan (angka hitungan sederhana, bukan penawaran): plafon Rp100 juta, bunga 6% efektif/tahun (0,5% per bulan), tenor 60 bulan. Dengan rumus anuitas P·r/(1−(1+r)^−n), cicilannya sekitar Rp1,93 juta per bulan. Dengan asumsi yang sama, plafon setara rata-rata kasar penyaluran (±Rp163 juta) menghasilkan cicilan sekitar Rp3,15 juta per bulan. Struktur perhitungannya sama dengan KPR — ulangi di simulasi KPR, lalu tanyakan ke bank: berapa bunga usulan jika tenor melewati tahun ke-5?

KUR Perumahan vs KPR FLPP vs KPR komersial

Aspek KUR Perumahan (permintaan) KPR FLPP KPR komersial
Untuk siapa Pelaku UMKM perorangan (wajib NIB, usaha ≥ 6 bulan) Pembeli rumah tinggal MBR Pembeli umum
Fungsi rumah Tempat tinggal dan/atau penunjang usaha Rumah tinggal Rumah tinggal
Plafon Di atas Rp10 juta s.d. Rp500 juta Lihat detail FLPP Sesuai analisis bank
Bunga debitur 6% efektif/tahun, disubsidi maks 5 tahun Jalur subsidi pemerintah Mengikuti tarif bank, dapat berubah
Catatan Tidak boleh bersamaan dengan KUR/kredit program lain Jalur terpisah untuk MBR Boleh berjalan bersama KPP asal lancar

Perhatikan baris terakhir: debitur yang sedang menerima KUR usaha tidak bisa menerima KUR Perumahan secara bersamaan.

Langkah praktis sebelum mengajukan

  1. Lengkapi legalitas usaha. NIB dan NPWP adalah syarat mutlak, dan usaha Anda harus sudah berjalan minimal 6 bulan. Kalau usaha kecil Anda belum tercatat, ini langkah pertamanya — sebelum bicara rumah.
  2. Periksa posisi kredit Anda. Cek rekam jejak di SLIK: tidak boleh ada informasi negatif, tidak sedang menerima KUR atau kredit program pemerintah lain. Kredit komersial yang lancar tidak menghalangi.
  3. Tentukan kebutuhan yang jujur. Data Oktober 2026 menunjukkan renovasi adalah penggunaan terbesar. Kalau rencana Anda merenovasi, baca dulu renovasi mana yang benar-benar menaikkan nilai rumah; kalau rumahnya akan dikoskan atau dikontrakkan, uji dulu dengan hitungan cash flow kontrakan sederhana — cicilan Rp1,93 juta harus ditutup pendapatan usaha, bukan harapan.
  4. Hitung skenario tahun ke-6. Subsidi hanya 5 tahun. Sebelum akad, minta bank menjelaskan bunga usulan setelah masa subsidi untuk tenor yang Anda pilih — lalu pastikan arus kas usaha masih sehat di skenario itu.
  5. Amati objeknya sejak sekarang. Agunan pokoknya objek yang dibiayai, jadi kondisi dan legalitas rumah sangat menentukan. Telusuri perumahan dan unit yang tersedia untuk membandingkan pilihan di lokasi usaha Anda.

Penyalurnya (Pasal 7 Permen PKP 13/2025) adalah lembaga keuangan atau koperasi yang sudah menjadi penyalur KUR — dan pemberitaan menyebut penyaluran dilakukan banyak bank. Bandingkan penawaran antarpenyalur, bukan sekadar ikut penawaran pertama.

KUR Perumahan adalah instrumen yang tepat untuk profil yang tepat: pelaku usaha kecil yang rumahnya memang bagian dari usahanya. Kalau profil Anda sesuai, 6% selama lima tahun pertama layak dihitung serius; kalau tidak, jalur KPR konvensional atau FLPP justru lebih relevan.

Sumber


Artikel ini bersifat informatif, bukan nasihat keuangan dan bukan penawaran kredit. Ketentuan KUR Perumahan dapat berubah — selalu rujuk naskah resmi Permen PKP 13/2025 dan konfirmasi syarat terkini ke penyalur sebelum mengajukan.

← Semua artikel