Lewati ke konten
Pohon Perumahan: Isi Permen PKP 8/2026
perumahan Oleh Tim Omahe

Pohon Perumahan: Isi Permen PKP 8/2026

Pada 16 Oktober 2026, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menetapkan Permen PKP 8/2026 tentang Pohon Perumahan, yang sekaligus mencabut Permen PKP 5/2026 tentang hal yang sama. Aturan ini mengatur sesuatu yang sering jadi pilar tawaran marketing — "hijau, asri, teduh" — menjadi angka dan kewajiban yang bisa dicek. Satu catatan penting sejak awal: Pasal 12 menyebut permen ini tidak dapat dijadikan dasar pengenaan sanksi kepada pembangun/pengembang. Artinya ia bukan dasar sanksi bagi developer, tapi tetap berguna sebagai bahan tanya dan negosiasi pembeli. Ini rincian yang bisa Anda pakai.

Apa itu Pohon Perumahan dan untuk apa

Menurut Pasal 1, Pohon Perumahan adalah tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang berfungsi sebagai tanaman peneduh dan/atau hias di area hunian. Pasal 3 mendaftar fungsinya yang membuatnya lebih dari sekadar dekorasi: keteduhan, menurunkan suhu, mengurangi polusi, menghasilkan oksigen, menyerap kebisingan, menghalangi silau, membatasi pandangan, mengarahkan pergerakan, memperindah, menahan benturan, memecah angin, meningkatkan penyerapan air tanah, dan mencegah erosi.

Pasal 4 menempatkan kewajibannya pada setiap orang — perorangan atau badan hukum — yang membangun/mengembangkan perumahan, dengan lokasi penanaman di pekarangan rumah atau ruang milik jalan, dan dapat dibantu pemerintah maupun masyarakat.

Berapa minimal pohonnya

Rumah tapak (Pasal 5)

Luas lahan Minimal pohon
s.d. 200 m² 1 pohon
lebih dari 200–500 m² 2 pohon
lebih dari 500 m² 3 pohon

Ketentuan 1 pohon untuk lahan s.d. 200 m² juga berlaku bagi rumah umum tapak, dan pohonnya boleh ditanam di pekarangan atau di ruang milik jalan di depan rumah — jadi kaveling mungil tanpa pekarangan tetap bisa memenuhinya. Untuk lahan di atas 200 m², pohon ditanam di pekarangan.

Rumah susun (Pasal 6)

Luas lahan Minimal pohon
s.d. 2.120 m² 3 pohon
lebih dari 2.120–3.600 m² 6 pohon
lebih dari 3.600 m² 10 pohon

Kriteria pohon yang boleh dipilih

Pasal 7 menyingkirkan pilihan yang sering menjadi sumber masalah warga. Ringkasnya, pohon sebaiknya: beraroma atau berdaun/berbunga indah; tidak tumbuh melebihi kabel listrik/telepon; tidak menutupi rambu, papan informasi, atau lampu; tidak merusak utilitas di bawah tanah; berakar kuat (bukan akar dangkal) dan tidak merusak jalan/pondasi; batang dan dahan tidak mudah patah; daun/bunga/buah tidak mudah rontok, tidak besar, dan tidak beracun; serta tahan polusi.

Pasal 8 mengatur cara tanamnya: lubang diisi media tanam, tanpa pupuk anorganik saat penanaman, dipasang penopang bila perlu, dan segera disiram.

Siapa merawat, dan kapan tanggung jawabnya pindah

Ini bagian yang paling sering jadi abu-abu di lapangan, dan kini tertulis:

  • Pasal 9: pemeliharaan oleh pihak yang membangun, dengan masa pascatanam minimal 3 bulan dan dilakukan rutin setiap hari.
  • Pasal 10: setelah seluruh rumah diserahterimakan, pemeliharaan beralih ke pemilik rumah, pengelola rumah susun, dan/atau warga. Pemilik rumah boleh ikut merawat sebelum masa itu, tapi tidak diwajibkan.
  • Pasal 11 menetapkan ritmenya: menyiram minimal 1×/hari (pagi atau sore); dangir dan siangi minimal 1×/bulan; lalu pangkas, pemupukan, pengendalian hama-penyakit, dan penyulaman — masing-masing minimal 1×/6 bulan.

Bagi Anda pembeli, artinya ada dua momen yang harus jelas dari developer: kapan masa 3 bulan pascatanam dimulai, dan kapan "seluruh rumah diserahterimakan" sehingga tanggung jawab pindah ke warga. Sebelum momen kedua, pemeliharaan — termasuk penyulaman pohon yang mati — menurut Pasal 9–11 menjadi bagian kerja pihak yang membangun.

Kenapa Pasal 12 justru penting untuk Anda baca

Karena tidak bisa dijadikan dasar sanksi, permen ini tidak memberi Anda jalur penegakan langsung. Tapi ia memberi sesuatu yang sama pentingnya: standar tertulis. Kalau brosur menjanjikan lingkungan hijau dan kini ada aturan yang menyebut berapa pohon minimal per kaveling, Anda bisa meminta komitmen itu masuk dokumen pembelian — bukan berhenti di brosur. Untuk bagaimana standar lingkungan lain yang perlu dicek sebelum booking, baca cara menilai lingkungan perumahan; dan untuk pengelolaan kawasan setelah developer pergi, IPPS/RTE adalah pasangan logisnya.

Daftar pertanyaan untuk survei dan serah terima

Bawa daftar ini saat survei atau serah terima:

  1. Berapa pohon yang direncanakan per kaveling, dan apakah memenuhi tabel di atas untuk luas lahan unit yang saya beli?
  2. Jenis pohonnya apa — sudah sesuai kriteria Pasal 7 (akar kuat, tidak merusak utilitas, tidak beracun)?
  3. Kapan penanaman dilakukan, dan kapan masa pascatanam 3 bulan dimulai?
  4. Siapa yang menyiram dan merawat sebelum seluruh rumah diserahterimakan?
  5. Pohon di ruang milik jalan di depan rumah — oleh siapa ditanam dan dirawat?
  6. Kalau pohon mati di masa pemeliharaan developer, penyulamannya oleh siapa?

Aturan ini berlaku sejak diundangkan (Pasal 14), jadi proyek yang sedang Anda lihat hari ini sudah bisa ditanya dengan naskah ini di tangan.

Sumber


Ringkasan ini bukan pengganti naskah resmi — rujuk Permen PKP 8/2026 pada JDIH Kementerian PKP untuk kasus spesifik Anda, dan pastikan komitmen developer tercatat di dokumen pembelian tertulis.

← Semua artikel