Lewati ke konten
Ngontrak Bisa Dapat Bedah Rumah: Syarat 3 Tahun
perumahan Oleh Tim Omahe

Ngontrak Bisa Dapat Bedah Rumah: Syarat 3 Tahun

Program renovasi rumah tidak layak huni yang dulu bernama BSPS — kini Bedah Rumah — tidak lagi hanya untuk pemilik rumah. Menteri PKP menegaskannya lagi pada Minggu, 1 November 2026, setelah disampaikan sejak awal Oktober: yang mengontrak juga bisa menerima bantuan. Syarat kuncinya dua — menempati kontrakan minimal tiga tahun berturut-turut, dan pemilik tidak menaikkan sewa setelah perbaikan, dikunci lewat perjanjian.

Di bawah ini: mana yang tertulis di Permen PKP 6/2026, mana yang baru sebatas pernyataan menteri, apa yang perlu Anda siapkan, dan untung-rugi bagi pemiliknya. Definisi program, besaran, dan alurnya sudah kami bedah terpisah — lihat Bedah Rumah 2026: pengganti BSPS, syarat dan alurnya.

Apa yang diumumkan 1 November 2026

Meninjau rumah penerima bantuan di Kelurahan Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur — menurut Antara, tiga rumah direnovasi sejak 20 September 2026 — Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan (Liputan6 dan Merdeka, 1 November 2026): "Kan sudah lama dikasih tahu. Jadi yang punya rumah boleh, yang ngontrak pun boleh." Soal mekanismenya: "Makanya harus ada perjanjiannya."

Tiga ketentuan yang disampaikan:

  1. penghuni menempati kontrakan minimal tiga tahun berturut-turut;
  2. pemilik dilarang menaikkan sewa setelah rumah diperbaiki;
  3. harus ada perjanjian antara pemilik dan penghuni.

Kedua media tidak merinci isi perjanjian, sanksi, atau aturan tertulisnya. Tujuannya: warga yang belum mampu membeli rumah — terutama di kota besar — tetap mendapat hunian layak. Kata menterinya: "Karena ini program ini bukan untuk pemilik kontrakan, tapi bagi rakyat, masyarakat berpenghasilan rendah."

Sudah disampaikan sejak awal Oktober

  • 2 Oktober 2026, Plered, Purwakarta — kunjungan bersama Mendagri Tito Karnavian. Maruarar menyebut syarat "harus janji 3 tahun harus tetap tinggal di situ" — yang berjanji menurut pemberitaan adalah pemilik tanah/rumah — plus peringatan "Jangan nanti sewanya dinaikin abis dibenerin". Alokasi Jawa Barat naik dari 6.367 unit (2025) menjadi 49.229 (2026); Purwakarta dari 317 menjadi 2.914 unit.
  • 11 Oktober 2026, Jakarta Barat — "Kemudian kepemilikan, sekarang ngontrak aja boleh kok ya." Di kesempatan yang sama, kriteria ketidaklayakan rumah disederhanakan: dulu tiga indikator, kini cukup satu — atap, dinding, lantai, atau sanitasi.

Urgensinya nyata di DKI Jakarta: sekitar 821.000 rumah tangga di rumah tidak layak huni (data BPS), terbanyak di Jakarta Barat (±256.000); 54,6% rumah DKI beratap asbes (survei BPS). Alokasi DKI 2026: 10.300 unit.

Dasar hukum: yang tertulis di Permen PKP 6/2026

Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 — berlaku sejak diundangkan, mencabut ketentuan BSPS di Permen PKP 10/2025 (rincian di artikel 28 Oktober) — tidak memuat kata "sewa" atau "kontrak". Ada dua frasa yang menjadi pintu masuk bagi penyewa:

  • Pasal 5 ayat (1) huruf a: sasaran WNI perseorangan yang "memiliki atau menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi Rumah tidak layak huni". Frasa "atau menempati" inilah pintu bagi penghuni, bukan hanya pemilik.
  • Pasal 5 ayat (1) huruf b: "kepemilikan atau penguasaan tanah yang jelas dan telah diverifikasi" — tidak harus milik sendiri; penguasaan diakui selama terverifikasi, sesuai peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang, dan tidak sengketa.

Pasal 5 ayat (2)–(3): rumah tidak layak huni bila tidak memenuhi salah satu dari keselamatan bangunan (struktur, atap, lantai, dinding), kecukupan luas minimum per orang, atau kesehatan penghuni (pencahayaan, penghawaan, sarana MCK minimal).

Syarat tiga tahun dan sewa tidak naik: statusnya pernyataan menteri

Bagian ini perlu dibaca cermat. Syarat tiga tahun dan larangan menaikkan sewa tidak ditemukan di teks Permen. Keduanya berstatus pernyataan menteri yang diucapkan berulang sejak awal Oktober; sampai artikel ini ditulis belum ada juknis tertulis yang memuat detailnya — format perjanjian, cara memverifikasi lama sewa, atau sanksi bila sewa justru dinaikkan.

Artinya dua hal sekaligus:

  1. Arah kebijakannya jelas — konsisten di tiga kesempatan (Plered, Jakarta Barat, Duren Sawit).
  2. Detail teknisnya belum ada naskahnya — konfirmasi ke dinas perumahan, kelurahan, atau fasilitator sebelum mengandalkan detail apa pun.

Penegasan Beritasatu (11 Oktober): penghuni kontrakan tidak otomatis jadi penerima — pengusulan tetap lewat jalur resmi, pemilik tetap harus menyetujui, ketentuan teknis tetap mengikuti pedoman resmi.

Checklist perjanjian penyewa–pemilik (saran praktis)

Karena format resminya belum ada, daftar berikut saran redaksi — bukan kutipan aturan; cocokkan dengan ketentuan terbaru kelurahan atau dinas perumahan.

Yang perlu disiapkan penyewa:

  • Bukti lama menempati: kontrak sewa bertahun, kuitansi, KTP/KK beralamat di situ, surat keterangan RT/RW.
  • Masuk jalur pengusulan resmi, bukan mendaftar sendiri — alurnya di artikel Bedah Rumah.
  • Minta pemilik menandatangani perjanjian tertulis.

Isi yang masuk akal untuk perjanjian:

  • identitas para pihak dan objek rumah;
  • masa menempati minimal tiga tahun berturut-turut;
  • harga sewa dikunci (tidak naik) selama jangka disepakati;
  • persetujuan tertulis pemilik atas perbaikan dan ruang lingkupnya;
  • tanda tangan bermaterai, idealnya disaksikan RT/RW.

Simpan salinan untuk kedua pihak; bila nanti ada juknis berformat baku, ikuti itu.

Sudut pemilik kontrakan: diperbaiki gratis, sewa terkunci

Bagi pemilik, tawarannya: rumah kontrakan diperbaiki tanpa biaya. Gambaran besarannya dari Beritasatu di Jakarta Barat: penerima bernama Andri mendapat Rp20 juta — Rp17,5 juta bahan bangunan plus Rp2,5 juta upah tukang — direnovasi 23 Oktober sampai 23 Desember. Program ini tidak dipungut biaya sepeser pun, tegas menteri di Plered.

Konsekuensinya: sewa tidak boleh naik setelah rumah bagus, dan penyewa tidak boleh diusir selama janji berlaku. Seberapa besar "biaya" itu? Ilustrasi sederhana: sewa Rp15 juta/tahun yang biasa naik 5% per tahun menjadi Rp15,75 juta di tahun kedua dan Rp16,54 juta di tahun ketiga — total tiga tahun Rp47,29 juta. Dengan sewa dikunci Rp15 juta, totalnya Rp45 juta; selisihnya sekitar Rp2,3 juta selama tiga tahun. Bandingkan dengan nilai perbaikan yang masuk ke bangunan Anda.

Hitung dengan disiplin sebelum menyetujui — kerangka arus kas sewa ada di artikel cash flow kontrakan. Ingat: upah Rp2,5 juta tidak menutup semua pekerjaan — ini stimulan yang mengandalkan swadaya dan gotong royong.

Syarat lain yang tetap berlaku

Terbuka bagi penghuni kontrakan bukan berarti syarat lain gugur. Calon penerima tetap harus (Pasal 5 dan 7):

  • desil 1–4 data tunggal sosial dan ekonomi nasional terkini, atau penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum provinsi/kabupaten/kota — desil 1–2 diprioritaskan;
  • belum pernah menerima Bedah Rumah atau bantuan pembiayaan perumahan pemerintah lain bagi MBR;
  • tanah jelas statusnya, sesuai peruntukan permukiman dalam rencana tata ruang, tidak sengketa;
  • perseorangan berkeluarga (inti, besar, atau dengan tanggungan), penyandang disabilitas, lansia, duda/janda.

Kalau tujuan akhirnya punya rumah sendiri

Bedah Rumah memperbaiki hunian tempat Anda tinggal — bukan menjadikan Anda pemiliknya. Bangunan membaik, hak Anda tetap hak sewa. Dua hal layak digarap paralel.

Tanyakan dulu dampaknya ke bantuan lain. Pasal 5 ayat (1) huruf d mensyaratkan calon penerima belum pernah menerima bantuan perumahan pemerintah. Pertanyaan yang wajar ke petugas atau dinas: apakah menerima Bedah Rumah selaku penghuni kontrakan akan memengaruhi pengajuan rumah subsidi atau KPR FLPP kelak? Belum ada ketentuannya — jangan menyimpulkan sendiri; tanyakan dan catat jawabannya.

Bangun jalur menuju rumah sendiri. Pelajari syarat rumah subsidi, termasuk skema KPR subsidi 6% untuk pekerja bergaji sampai Rp17 juta, uji daya dukung cicilan di simulasi KPR, lalu telusuri stok yang benar-benar tersedia. Kontrakan yang layak hari ini pijakan yang sehat — bukan tujuan akhirnya.

Sumber


Artikel ini informatif, bukan nasihat hukum/keuangan. Syarat tiga tahun dan larangan menaikkan sewa berstatus pernyataan menteri; juknis tertulisnya belum dipublikasikan — rujuk naskah resmi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 dan ketentuan turunannya di JDIH Kementerian PKP; konfirmasi ke dinas perumahan atau kelurahan setempat.

← Semua artikel