Lewati ke konten
Bedah Rumah 2026: Pengganti BSPS, Syarat & Alurnya
properti Oleh Tim Omahe

Bedah Rumah 2026: Pengganti BSPS, Syarat & Alurnya

Kalau atap rumah Anda — atau rumah orang tua di kampung — bocor tiap musim hujan, program renovasi yang dulu bernama BSPS kini punya nama dan dasar hukum baru: Bedah Rumah. Dua tenggat membuatnya relevan: fisik program 2026 selesai paling lambat November 2026; usulan program 2027 diterima paling lambat Desember 2026.

Dari BSPS ke Bedah Rumah: apa yang berubah

Dasar hukumnya: Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026, ditetapkan di Jakarta 28 Juli 2026 oleh Menteri PKP Maruarar Sirait dan berlaku sejak tanggal diundangkan (Pasal 50). Permen ini mencabut ketentuan BSPS di Permen PKP 10/2025 sebagaimana diubah Permen PKP 4/2026 (Pasal 49); ketentuan BSPS lama tetap berlaku dan dimaknai sebagai Bedah Rumah sepanjang tidak bertentangan (Pasal 44 ayat 1), dan boleh juga disebut "Bedah Rumah Merah Putih" (Pasal 44 ayat 2).

Definisinya (Pasal 1 angka 1): bantuan stimulan kepada perseorangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk mendorong keswadayaan dan gotong royong guna renovasi atau pembangunan baru menuju rumah layak huni (Pasal 3 ayat 5). Seluruh tahapan lewat sistem elektronik di laman resmi Kementerian (Pasal 2); juknisnya menyusul 23 September 2026: Kepdirjen TKPR No. 46–51/KPTS/Dt/2026.

Siapa yang berhak, dan rumah seperti apa yang lolos

Untuk renovasi (Pasal 5)

WNI perseorangan yang:

  • memiliki atau menempati satu-satunya rumah dalam kondisi tidak layak huni;
  • status kepemilikan/penguasaan tanahnya jelas, sesuai peruntukan kawasan permukiman dalam rencana tata ruang, dan tidak sengketa;
  • berada pada desil 1–4 data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN) terkini, atau penghasilan paling tinggi sebesar upah minimum provinsi/kabupaten/kota;
  • belum pernah menerima Bedah Rumah atau bantuan pembiayaan perumahan pemerintah untuk MBR.

Syarat tanah di tengah bukan formalitas: cocokkan peruntukan lahan dengan tata ruang (cara membaca RDTR) dan cek status sertifikatnya (panduan cek ke BPN online).

Untuk pembangunan baru (Pasal 6)

Untuk yang belum memiliki rumah: pengganti rumah rusak total atau rumah baru di atas tanah berstatus jelas, sesuai peruntukan permukiman, tidak sengketa — syarat desil/penghasilan sama.

Harus perseorangan "berkeluarga" (Pasal 7)

Keluarga inti (suami-istri, suami-istri-anak, suami-anak, istri-anak), keluarga besar, atau dengan tanggungan tanpa hubungan darah — atau penyandang disabilitas, lansia, duda/janda. Desil 1–2 DTSEN diprioritaskan; korban bencana dapat dikecualikan dari syarat desil dan "belum pernah menerima bantuan" setelah verifikasi faktual.

Rumah "tidak layak huni" diukur dari tiga hal (Pasal 5 ayat 2–3)

  1. Keselamatan bangunan — keandalan struktur, kualitas penutup atap, lantai, dan dinding.
  2. Kecukupan luas minimum — ruang gerak minimum per orang.
  3. Kesehatan penghuni — pencahayaan, penghawaan, minimal sarana mandi, cuci, kakus.

Tidak memenuhi salah satu saja sudah dinyatakan tidak layak huni. Contoh dari sosialisasi Kementerian PKP 11 Agustus 2026: rumah di bantaran rel kereta tidak memenuhi syarat — bukan karena bangunannya, tapi karena kawasannya bukan permukiman menurut tata ruang.

Berapa bantuannya, dan untuk apa saja

Permen tidak mengunci angka: besaran "ditetapkan Menteri", bentuk uang, ditransfer KPPN langsung dari kas negara ke rekening penerima (Pasal 18–20). Menurut keterangan Kementerian PKP pada Juni 2026 (dikutip TVRI News):

Wilayah Besaran bantuan
Reguler Rp20 juta — Rp17,5 juta bahan bangunan + Rp2,5 juta upah tukang
Papua dan Maluku Utara Rp25 juta
Pegunungan, pulau kecil, dan terluar di Papua dan Maluku Utara hingga Rp40 juta

Dana itu hanya boleh untuk bahan bangunan dan/atau upah tukang (Pasal 23); setelah masuk rekening, tanggung jawabnya pada penerima (Pasal 22). Upah Rp2,5 juta tidak menutup semua pekerjaan — ini program keswadayaan; dengan harga material yang bisa berubah (konteks rupiah dan material), susun RAB realistis.

Alurnya: usulan, verifikasi, dana cair, lalu "tender rakyat"

Yang paling sering salah paham: program ini tidak bisa diajukan sendiri oleh perorangan lewat formulir. Usulan masuk ke Menteri lewat sistem elektronik dari pengusul tertentu (Pasal 10): pimpinan/anggota lembaga tinggi negara, menteri/kepala lembaga, kepala daerah, tokoh nasional/agama/adat/masyarakat, atau ketua organisasi kemasyarakatan — di luar itu lewat penugasan Presiden atau arahan Menteri (Pasal 11). Isi minimum usulan: jenis kegiatan, lokasi, jumlah unit, daftar calon penerima yang bersedia, nama pengusul.

Alurnya (Pasal 12–20):

  1. Verifikasi usulan (data unggahan), lalu verifikasi faktual di lokasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan BP3KP, hasilnya berita acara.
  2. Calon penerima dibentuk menjadi kelompok (maksimal 20 orang dari satu desa/kelurahan atau terdekat) didampingi TPM menyusun RAB.
  3. Penerima ditetapkan PPK dan disahkan KPA/kepala satker; dana cair satu tahap langsung ke rekening penerima.

"Tender rakyat": toko bangunan dipilih terbuka

Nama resminya pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan (Pasal 24–26), diselenggarakan ketua kelompok: toko setempat diundang terbuka, dibandingkan dengan pedoman harga satuan dasar bahan bangunan BPS, selesai satu hari kalender — paling lambat lima hari sejak dana diterima. Dilarang memungut biaya apa pun, termasuk makanan ringan; pemenang menandatangani pakta integritas.

Material dikirim sampai lokasi, bisa dua tahap (Pasal 28): Tahap I 50% paling lambat tujuh hari sejak pemilihan toko; Tahap II setelah fisik minimal 30%; material tak sesuai wajib diganti toko. Pembayaran ke toko paling lama lima hari via transfer antarrekening oleh bank/pos; sisa dana untuk upah tukang (Pasal 29). Kearifan lokal termasuk genteng boleh (Pasal 32); bahan tanpa SNI boleh selama aman, sehat, layak fungsi (Pasal 33). Laporan diunggah paling lambat 30 hari setelah fisik 100% (Pasal 34).

Kewajiban penerima — dan hal yang bisa membatalkan

Sanksi bagi pelanggar — penerima, kelompok, toko, bank/pos — mencakup teguran hingga daftar hitam dan rekomendasi pencabutan izin usaha, tanpa menghapus kemungkinan pidana (Pasal 40). Direktur Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi Kementerian PKP Rosana Fransisca meminta pelaksana "menolak segala bentuk pemberian maupun ucapan terima kasih dari masyarakat" (sosialisasi 11 Agustus 2026).

Untuk Anda, pesannya praktis: bantuan ini tidak dipungut biaya. Yang menawarkan "memasukkan nama" dengan imbalan uang bukan bagian dari alurnya. Hal yang membuat calon penerima gugur antara lain: tanah sengketa/tidak sesuai peruntukan permukiman, dan pernah menerima bantuan perumahan pemerintah sebelumnya.

Jadwal 2026–2027: kapan bisa diusulkan

  • 2026: target 400.000 rumah, anggaran Rp8,57 triliun (Koran Jakarta dan Republika, 1 Oktober 2026); realisasi 46,72% nasional per 30 September 2026; usulan baru ditutup. Dana target tersalur sampai Oktober, fisik paling lambat November 2026.
  • 2027: target 315.000 rumah, alokasi sekitar Rp8,67 triliun — masih rencana (pagu indikatif). Usulan diterima paling lambat Desember 2026; program direncanakan mulai Februari/Maret 2027 (Pasal 47 membolehkan perencanaan tahun berikutnya dimulai tahun berjalan).

Jendela praktis bagi Anda: sekarang sampai Desember 2026 — siapkan data rumah dan dokumen tanah, sampaikan ke kantor desa/kelurahan, dinas perumahan, atau BP3KP setempat agar masuk usulan pengusul. Usulan BSPS lama yang belum diverifikasi mengikuti aturan baru; yang sudah diverifikasi atau sedang dicairkan tetap aturan lama (Pasal 45–46).

Kalau tidak memenuhi syarat: alternatif yang bisa dihitung

Bagi yang memenuhi kriteria, kuncinya: data benar, tanah jelas, dan usulan masuk lewat pengusul sebelum Desember 2026.

Sumber


Artikel ini informatif, bukan nasihat hukum/keuangan. Ketentuan dapat berubah — rujuk naskah resmi Permen PKP Nomor 6 Tahun 2026 dan petunjuk teknisnya di JDIH Kementerian PKP; konfirmasi proses ke dinas perumahan atau BP3KP setempat.

← Semua artikel