BPHTB Gratis Rumah MBR: Baru 50 Daerah Menjalankan
Kalau Anda sedang menyiapkan pembelian rumah subsidi, ada satu biaya yang mungkin hilang dari daftar: BPHTB. Pajak balik nama ini sudah dibebaskan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri sejak 25 November 2024. Tapi data terbaru menunjukkan pelaksanaannya tidak otomatis: baru 50 kabupaten/kota tercatat memberikan pembebasan BPHTB, dan pembeli di daerah yang belum menerbitkan aturan turunannya bisa tetap ditagih.
Menjelang akad massal sekitar 71.000 rumah subsidi Desember 2026, memahami posisi Anda soal BPHTB menyangkut uang tunai beberapa juta rupiah di meja notaris.
Aturannya sudah ada sejak 2024, tapi pelaksanaannya timpang
Pada 25 November 2024, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian menandatangani SKB di kantor Kemendagri, Jakarta. Isinya tiga: MBR yang memenuhi kriteria dibebaskan dari BPHTB dan retribusi PBG, serta proses PBG untuk MBR dipercepat dari 28 menjadi 10 hari kerja.
Hampir dua tahun berjalan, capaian keduanya tidak sejajar — data Kementerian PKP yang disampaikan Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul Siagian pada 19 Oktober 2026:
| Pembebasan | Capaian terbaru | Pembanding |
|---|---|---|
| Retribusi PBG Rp0 | 183.121 unit (hingga Okt 2026) | 2025: 205.002 · target 2026: 206.954 |
| BPHTB | 11.825 unit (Jan–Okt 2026) | Sepanjang 2025: 30.811 · baru 50 kab/kota |
"Tren dari 2025 ke 2026 ini sedikit menurun," kata Teddy soal BPHTB — "Saya tidak tahu apakah ini faktor daya beli masyarakat atau memang pengurusannya yang belum gencar." Selain itu, 211 kabupaten/kota belum mengonfirmasi pembebasan retribusi PBG. Kebijakannya ada di atas kertas; penerapannya bergantung kebijakan masing-masing daerah.
BPHTB itu apa dan berapa normalnya
BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) adalah pajak yang dibayar pembeli saat memperoleh rumah — biasanya terbit bersama proses balik nama. Dasarnya UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD: tarif paling tinggi 5%, besaran tarifnya ditetapkan perda.
Rumus umumnya: BPHTB = tarif × (NPOP − NPOPTKP)
NPOPTKP adalah angka pengurang yang tidak kena pajak. Untuk perolehan hak pertama wajib pajak di suatu daerah, NPOPTKP-nya paling sedikit Rp80 juta — naik dari Rp60 juta di UU lama — angka aktualnya ditetapkan perda. Contoh: DKI Jakarta memakai Rp250 juta untuk perolehan pertama (Perda DKI 1/2024). Dua catatan: pengurang Rp80 juta tidak berlaku untuk perolehan kedua dan seterusnya, dan untuk waris atau hibah wasiat keluarga batasnya paling sedikit Rp300 juta.
Ilustrasi hitung (angka contoh, bukan harga resmi): rumah harga Rp166 juta di daerah dengan NPOPTKP Rp80 juta dan tarif 5%.
5% × (Rp166 juta − Rp80 juta) = Rp4,3 juta
Sekira itulah yang "hilang" dari uang tunai Anda bila daerah sudah membebaskan. Di daerah dengan NPOPTKP lebih tinggi, tagihannya bisa lebih kecil, bahkan nol. Anda bukan MBR? Rincian biaya transaksi lain ada di biaya jual beli rumah.
Siapa yang berhak bebas BPHTB dan PBG
Yang dibebaskan adalah MBR yang memenuhi kriteria. Dua batasnya:
- Luas lantai: rumah tapak dan rumah susun maksimal 36 m²; rumah swadaya maksimal 48 m².
- Penghasilan: saat SKB diteken, kriterianya merujuk Kepmen PUPR No. 22/Kpts/M/2023 — contoh Jawa dan Sumatra: Rp7 juta/bulan (lajang) dan Rp8 juta/bulan (menikah). Batas yang kini dirujuk media: Permen PKP No. 5 Tahun 2025 yang membagi Indonesia ke empat zona. Zona 1 — sebagian besar Jawa di luar Jabodetabek, Sumatra, NTB, NTT — Rp8,5 juta/bulan (lajang) dan Rp10 juta/bulan (menikah); zona Jabodetabek Rp12 juta/bulan (lajang) dan Rp14 juta/bulan (menikah). Batas zona lain tidak kami rinci — sumbernya tidak merinci; cek naskah resmi Permen PKP 5/2025.
Satu hal yang sering luput: kriteria yang dipakai Bapenda di daerah Anda mengikuti perkada setempat. Meski penghasilan Anda di bawah batas, dasar pembebasannya tetap harus ada di aturan daerah — bukan cukup menyebut SKB.
Kenapa di daerah Anda mungkin masih ditagih
Ini bagian paling praktis: pembebasan BPHTB adalah kewenangan pemerintah kabupaten/kota. SKB tidak otomatis menghapus pajak di semua daerah — pemda perlu menerbitkan peraturan kepala daerah (Perbup/Perwali) sebagai dasar Bapenda membebaskan pajak. Tanpa perkada itu, Bapenda sah menagih sesuai perda yang berlaku.
Itulah kenapa angkanya timpang: baru 50 kabupaten/kota tercatat memberikan pembebasan BPHTB. Kebijakan ini disebut berlaku nasional sejak Desember 2024, tetapi pelaksanaannya bergantung perkada. Menurut Mendagri, ada MoU dan surat edaran bersama Kemendagri–Kementerian PKP, serta Peraturan Menteri PKP yang memperkuat SKB. Teddy meminta pemda melaksanakan kedua pembebasan dan menginput data agar capaian terpantau: "Kami ingin memastikan seluruh kabupaten/kota sudah melaksanakan dan mengonfirmasi pembebasan retribusi."
Satu batasan lagi: pembebasan ini hanya menyentuh BPHTB dan retribusi PBG — PBB tahunan tetap dibayar seperti biasa begitu rumah berdiri. Pada Juni 2026, Mendagri menenangkan pemda soal PAD: "Daerah jangan khawatir akan kekurangan PAD karena tahun depannya dapat PBB."
Langkah cek sebelum akad
Anggap BPHTB belum gratis sampai ada kabar sebaliknya dari sumber resmi. Urutannya:
- Tanya developer atau notaris/PPAT sejak booking: apakah kabupaten/kota lokasi rumah sudah punya Perbup/Perwali pembebasan BPHTB MBR, dan siapa yang mengurusnya?
- Konfirmasi ke Bapenda setempat: dasar perkadanya dan syarat dokumennya — berbeda per daerah, jangan menyamakan dengan pengalaman teman di kota lain.
- Siapkan dokumen yang lazim diminta: bukti penghasilan sesuai batas MBR, surat pernyataan belum punya rumah, KTP/KK.
- Anggarkan BPHTB normal di biaya akad selama daerah belum menerapkan pembebasan — lebih baik siap dan tidak terpakai.
- Periksa rincian biaya dari developer: kalau pembebasan sudah berlaku, rincian itu tidak boleh memasukkan BPHTB lagi.
Rumah pertama? Dua hal relevan untuk Anda: NPOPTKP perolehan pertama berlaku, dan pembebasan MBR lazimnya meminta surat pernyataan belum punya rumah — tetap cek persyaratannya di perkada. Bagi yang masuk jadwal akad massal Desember 2026, selesaikan klarifikasi ini sebelum tanda tangan; kewajiban pasca-akad kami bahas di artikel akad massal.
Soal PBG — izin bangun yang retribusinya ikut dibebaskan dan prosesnya dipercepat — penjelasannya di IMB/PBG.
Yang masih wacana
Akhir Oktober 2026 (25–26), Mendagri Tito Karnavian menegaskan BPHTB dan biaya PBG untuk MBR "dinolkan" guna mendukung Program 3 Juta Rumah: "Kita nolkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah." Ia menyebut sebelumnya warga harus membayar "5 persen dari nilai jual objek pajak", serta sekitar 30 juta keluarga belum punya rumah atau tinggal di hunian tidak layak.
Yang perlu dicerna hati-hati: ia juga menyebut definisi MBR akan ditetapkan ulang berbasis besaran penghasilan — "Dari regulasi, mendefinisikan kembali MBR, masyarakat berpenghasilan rendah." Ini masih wacana; belum ada aturan atau angka baru dari pernyataan itu, meski niat revisinya sudah ia singgung sejak Juni 2026. Patokan yang berlaku hari ini tetap Permen PKP 5/2025 plus perkada setempat.
Cek dulu, baru tanda tangan
Pembebasan BPHTB untuk rumah MBR itu nyata dan sudah hampir dua tahun diatur — tetapi tidak otomatis. Nilainya bisa beberapa juta rupiah, cukup berarti bagi keluarga yang menyusun anggaran uang tunai akad dengan ketat. Tanya developer, konfirmasi Bapenda, lalu anggarkan.
Sambil menyiapkan dana, hitung cicilan dengan simulasi KPR — termasuk gambaran KPR FLPP 2026 bila rumah yang Anda bidik rumah subsidi. Masih memilih? Telusuri perumahan dan unit yang tersedia untuk melihat harga nyata hari ini.
Sumber
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823406/pbg-rp0-untuk-rumah-mbr-melonjak-pembebasan-bphtb-malah-stagnan
- https://www.cnbcindonesia.com/news/20241125131507-4-590868/3-menteri-prabowo-sepakat-hapus-bphtb-pbg-buat-rumah-masyarakat-miskin
- https://navigasi.co.id/detail/1459700/kemendagri-pangkas-aturan-rumah-mbr-bphtb-dan-pbg-digratiskan
- https://most1058fm.com/2026/10/pemerintah-bebaskan-bphtb-dan-biaya-pbg-bagi-masyarakat-berpenghasilan-rendah/
- https://www.kompas.tv/ekonomi/682411/mendagri-sebut-bphtb-gratis-untuk-mbr-bisa-pacu-pertumbuhan-ekonomi-daerah
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1820124/ada-pembebasan-bphtb-untuk-mbr-pemda-diminta-tak-khawatir-soal-pad
- https://nasional.tvrinews.com/berita/tykkfyb-mendagri-siapkan-revisi-kriteria-mbr-batas-penghasilan-naik-jadi-rp85-juta
- https://www.riauonline.co.id/bisnis/read/2026/06/23/aturan-baru-gaji-di-bawah-rp-8-juta-kini-masuk-kategori-berpenghasilan-rendah
- https://pajakku.com/artikel/pembebasan-bphtb-untuk-rumah-mbr-berlaku-di-seluruh-daerah-ini-syaratnya
- https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/35545/uu-hkpd-revisi-aturan-npoptkp-tanah-danatau-bangunan-ini-rinciannya
Artikel ini bersifat informatif dan edukatif, bukan nasihat keuangan maupun hukum. Aturan pajak dan kriteria MBR dapat berubah — rujuk naskah resmi (UU, Peraturan Menteri, perda/perkada) dan konfirmasi ke Bapenda atau notaris/PPAT setempat sebelum mengambil keputusan.