Lewati ke konten
Rusun Subsidi FLPP: Harga Maksimal, Bunga 6%, 40 Tahun
properti Oleh Tim Omahe

Rusun Subsidi FLPP: Harga Maksimal, Bunga 6%, 40 Tahun

Jelang tutup tahun, BP Tapera mengejar penyaluran KPR subsidi FLPP — dan pemerintah menyebut rusun (apartemen) subsidi sebagai jalur hunian bagi pekerja kota. Per 5 November 2026 baru 200.698 unit tersalur, dan dari data September, rusun subsidi yang tercatat baru 17 unit. Artikel ini panduan praktis pekerja kota (terutama Jabodetabek): aturan berlaku, batas harga per wilayah, syarat penghasilan, hitungan cicilan, dan kenapa unitnya masih langka.

Penyaluran mengejar target, rusun baru belasan unit

Per 28 September 2026, realisasi FLPP tercatat 160.070 unit (45,73% dari target 350.000) — 160.053 rumah tapak dan 17 unit rusun (data BP Tapera, dikutip Katadata). Per 5 November naik menjadi 200.698 unit senilai sekitar Rp25 triliun (57,34%) — rincian rusunnya tidak dirilis. Pada 11 November, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut angka realistis: bila akad massal 17 Desember minimal 71 ribu rumah terlaksana, "kalau 200 ribu ditambah 71 ribu saja sudah harusnya jadi 271 ribu unit" — di atas penyaluran 2025 yang menurutnya 228 ribu unit.

Konteks kejar-setor FLPP 2026 kami ulas di realisasi & tenor KPR FLPP 2026 dan kejar akad Desember atau tunggu 2027. Khusus rusun, kerangka aturannya sudah ada — pahami dulu aturannya.

Aturan yang berlaku: Kepmen PKP 1721/2026

Dasar hukumnya Keputusan Menteri PKP Nomor 1721/KPTS/M/2026 tentang Kriteria Satuan Rumah Susun Umum dalam Fasilitasi Pemerintah Pusat — ditetapkan di Jakarta 6 Agustus 2026, berlaku sejak ditetapkan. Ia mencabut Kepmen PKP 23/2026 yang menyebut tenor rusun hingga 30 tahun; alasannya di konsideran: "perlu dilakukan perubahan kebijakan tenor".

Yang paling relevan:

  • Luas lantai: minimal 21 m² sampai dengan 45 m².
  • Harga jual paling banyak ditetapkan per m² per wilayah (rincian di bawah).
  • Bunga 6% per tahun sepanjang tenor, atau skema berjenjang sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.
  • Tenor paling lama 40 tahun, dan boleh dilunasi setiap waktu.
  • Subsidi uang muka rumah tapak dikonversi dengan besaran sama menjadi subsidi biaya proses untuk rusun. (Angka uang muka tidak ditulis di Kepmen.)
  • Imbal jasa penjaminan/premi asuransi dapat ditanggung pemerintah; pembeliannya bebas BPHTB sesuai ketentuan perundang-undangan.

Batas harga per wilayah: Jabodetabek dan pembandingnya

Plafon harga per m² per wilayah ada di Lampiran Kepmen; untuk Jabodetabek, dari yang tertinggi:

Wilayah Maks per m² Maks per unit 45 m²
Jakarta Pusat Rp14,5 juta Rp652,5 juta
Jakarta Barat & Jakarta Selatan Rp14 juta Rp630 juta
Jakarta Timur & Jakarta Utara; Kab/Kota Bekasi Rp13,5 juta Rp607,5 juta
Kab/Kota Tangerang, Tangerang Selatan, Depok, Kab/Kota Bogor Rp13 juta Rp585 juta
Jawa Barat di luar Depok, Bogor, Bekasi Rp12,5 juta Rp562,5 juta
Banten di luar Tangerang Raya Rp11 juta Rp495 juta

Di luar Jabodetabek: Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Sumatera Utara Rp12 juta per m² (Rp540 juta per unit 45 m²); Jawa Timur dan Sulawesi Selatan Rp11 juta (Rp495 juta); Sumatera Selatan, Lampung, NTT, dan Sulawesi Barat Rp10 juta (Rp450 juta) — terendah nasional. Tertinggi: Papua Pegunungan, Rp28 juta per m² (Rp1,26 miliar per unit 45 m²).

Ilustrasi (harga riil bisa lebih rendah): batas per m² × luas memberi perkiraan kasar — unit 21 m² di Bekasi/Jakarta Timur ≈ Rp283,5 juta; unit 36 m² ≈ Rp486 juta, di bawah plafon 45 m² wilayah itu (Rp607,5 juta).

Siapa yang berhak: syarat dan batas penghasilan per zona

Syarat dasar Kepmen: penerima tidak memiliki rumah dan belum pernah menerima subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan dari pemerintah — kecuali ditentukan lain. Batas penghasilannya mengikuti ketentuan MBR yang dirujuk Kepmen (Permen PKP 5/2025 sebagaimana diubah), dibagi empat zona:

Zona Wilayah Lajang Menikah / peserta Tapera
1 Jawa di luar Jabodetabek, Sumatera, NTB, NTT Rp8,5 juta Rp10 juta
2 Kalimantan, Sulawesi, Bali, Kepri, Babel, Maluku, Maluku Utara Rp9 juta Rp11 juta
3 Seluruh Papua Rp10,5 juta Rp12 juta
4 Jabodetabek Rp12 juta Rp14 juta

Artinya, pekerja Jabodetabek bergaji hingga Rp12 juta (lajang) atau Rp14 juta (menikah) masih masuk batas penghasilan. Bedakan dengan skema KPR 6% untuk "masyarakat berpenghasilan tanggung" — masih rencana pemerintah untuk 2027, jalurnya berbeda, statusnya dibahas di KPR 6% untuk penghasilan tanggung. Bunga 6% rusun FLPP di artikel ini sudah berlaku. Soal pajak, bebas BPHTB tertulis di Kepmen; sejumlah daerah juga menerapkan BPHTB nol untuk MBR (ringkasannya).

Hitung cicilan: 20, 30, atau 40 tahun?

Bunga 6% dengan tenor 40 tahun adalah kombinasi paling menonjol dari Kepmen. Ilustrasi cicilan anuitas bunga tetap 6% per tahun — per Rp100 juta pokok pinjaman, belum termasuk asuransi dan biaya lain:

Tenor Cicilan per bulan Total bayar Total bunga
20 tahun ± Rp716.400 ± Rp171,9 juta ± Rp72 juta
30 tahun ± Rp599.600 ± Rp215,8 juta ± Rp116 juta
40 tahun ± Rp550.200 ± Rp264,1 juta ± Rp164 juta

Perhatikan dua sisi: cicilan 40 tahun lebih ringan ±23% dibanding 20 tahun — sering menentukan lolos di hitungan bank — tetapi total bunganya lebih dari dua kali lipat (±Rp164 juta vs ±Rp72 juta per Rp100 juta). Karena pelunasan kapan saja diperbolehkan, untuk penghasilan yang diperkirakan naik: ambil tenor panjang agar lolos hitungan awal, lalu percepat pelunasan saat ada ruang anggaran — uji keduanya dengan harga unit Anda di simulasi KPR. Sebagai pembanding, pemberitaan seputar rapat Komite Tapera Juni 2026 menyebut target angsuran rusun sekitar Rp700 ribuan per bulan (angka indikatif, bukan ketentuan) — pada tenor 40 tahun, itu setara pokok pinjaman sekitar Rp127 juta.

Kenapa unitnya langka — dan yang perlu dicek sebelum booking

Kenapa rusun subsidi baru 17 unit sementara rumah tapaknya ratusan ribu? Salah satu sebabnya aturan ini: rusun subsidi harus selesai dibangun (jadi) dulu, baru boleh dijual dan diakadkan. "Jadi nggak usah khawatir nggak jadi, karena dia pasti harus jadi dulu baru boleh akad," ujar Pahala Nainggolan, tenaga ahli Kementerian PKP, seperti dikutip detikProperti. Sisi baiknya: pembeli tidak menanggung risiko mangkrak; sisi terbatasnya: stok siap huninya jauh lebih sedikit dari rumah tapak.

Sebelum booking, periksa ini:

  1. Pastikan unitnya sudah jadi — penjualan rusun subsidi hanya untuk satuan yang selesai dibangun. Diminta bayar untuk yang belum jadi? Minta penjelasan tertulis.
  2. Cek lewat kanal resmi — sistem informasi hunian Kementerian PKP (SiKumbang) dan daftar bank penyalur FLPP. Tidak perlu bayar pihak mana pun untuk "jatah" unit.
  3. Bandingkan dengan rumah tapak subsidi — bunganya 5%, satu poin lebih murah; rusun menang di lokasi kota, dekat kerja dan transportasi.
  4. Minta konfirmasi tertulis skema bunga — 6% sepanjang tenor atau berjenjang — dan tenor maksimal yang ditawarkan bank, lalu hitung biaya lain: iuran pengelolaan, asuransi, biaya proses kredit.

Untuk membandingkan hunian kota, mulai dari katalog pencarian Omahe; bila unit pilihan Anda siap akad, cek hak milik satuan rumah susun.

Sumber


Artikel ini bersifat informasi dan edukasi, bukan nasihat keuangan. Angka bisa berubah — rujuk naskah resmi (Kepmen PKP 1721/2026) dan konfirmasi ke bank penyalur.

← Semua artikel