Lewati ke konten
SHM vs SHGB: Bedanya Sebelum Tanda Tangan
properti Oleh Tim Omahe

SHM vs SHGB: Bedanya Sebelum Tanda Tangan

Sertifikat adalah satu-satunya bukti sah kepemilikan tanah dan bangunan di Indonesia — dan jenisnya menentukan hak Anda atas properti itu. Sebelum menandatangani surat pesanan atau akad kredit, pastikan Anda tahu persis sertifikat apa yang dipegang penjual.

Apa itu SHM?

SHM (Sertifikat Hak Milik) adalah hak kepemilikan terkuat yang diakui hukum Indonesia: bisa diwariskan, dijual, dijaminkan, dan — untuk warga negara Indonesia — tidak ada batas waktu. SHM hanya bisa dipegang WNI (pribadi) atau badan hukum tertentu yang ditetapkan peraturan.

Apa itu SHGB?

SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) adalah hak untuk membangun dan memiliki bangunan di atas tanah milik pihak lain — umumnya tanah perumahan developer. Masa berlakunya paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun lalu diperbarui. Inilah sertifikat yang paling sering Anda terima saat membeli rumah baru di perumahan besar.

Perbandingan singkat

Aspek SHM SHGB
Pemegang WNI / badan tertentu WNI maupun asing* tertentu
Jangka waktu Tidak terbatas 30 tahun + perpanjangan
Dijual/dijaminkan Bebas Bebas (di bawah masa hak)
Umum di Rumah tapak/second Perumahan developer
Proses perolehan Jual beli/warisan Penyerahan hak dari developer

* Dengan persyaratan khusus (mis. hak pakai untuk fasilitas tertentu).

Apakah SHGB "kurang aman"?

Tidak — SHGB yang diterbitkan BPN sah dan diakui penuh. Bank pun lazim menerima SHGB sebagai agunan KPR. Yang perlu Anda pahami:

  1. Ada masa berlaku. Jauh sebelum habis, urus perpanjangan ke Kantor Pertanahan. Sertifikat kedaluwarsa bukan hilangnya kepemilikan bangunan, tapi bisa menghambat jual beli atau kredit.
  2. Bisa ditingkatkan ke SHM. Banyak developer membantu proses peningkatan hak (balik nama + pembebasan) bertahap — tanyakan biaya dan estimasi waktunya sebelum membeli, bukan setelah.

Daftar cek sebelum tanda tangan

  • Cek fisik ke Kantor Pertanahan (BPN) — cocokkan nomor sertifikat, nama pemegang hak, dan luas. Layanan cek ini berbayar tapi murah dibanding risikonya.
  • Pastikan penjual = pemegang hak di sertifikat, atau ada kuasa yang sah.
  • Periksa status tanah — apakah sedang dijaminkan (hipotek), sengketa, atau dalam proses ahli waris.
  • Untuk rumah baru developer: minta jadwal serah sertifikat tertulis di surat pesanan, dan cek rekam jejak developer menyerahkan sertifikat di proyek sebelumnya.
  • Foto kopia sertifikat & surat ukur sebelum akad, untuk arsip Anda.

Hubungannya dengan KPR Anda

Bank akan mengurus balik nama dan pengikatan agunan saat akad — sebagian biaya itu (BN, BHTB, notaris) masuk ke biaya kredit Anda. Meski demikian, inisiatif cek tetap milik pembeli: bank memeriksa legalitas untuk kepentingannya; Anda yang paling berkepentingan dengan kepastian hak Anda.

Setelah sertifikat aman, tinggal memastikan unitnya memang pas — mulai dari mencari perumahan beserta tipe dan harganya di kota target Anda, lalu simulasikan cicilannya sebelum menyusun surat pesanan.


Artikel ini informasi umum, bukan nasihat hukum. Prosedur persertifikatan dapat berubah — konfirmasikan ke Kantor Pertanahan setempat untuk kasus Anda.

← Semua artikel